– Berita

Halo sahabat disabilitas!

PPDI  meramaikan car free day Jakarta pada hari Minggu 23 Februari 2020.  kegiatan itu mempromosikan  ASEAN #EnablingMasterplan 2025 supaya masyarakat Indonesia lebih paham tentang hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana membuat Indonesia makin #inklusif.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan ASEAN Disability Forum (ADF), Kemlu RI, dan Kemsos RI.

Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Indonesia

Selasa, 24 September 2019 | 18:18 WIB
 Cetak    Dibaca: 1407684

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Selasa (24/9) di Sentul, Bogor. Foto Humas/ Wengky.

SENTUL, HUMAS MKRI – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa perlindungan penyandang disabilitas …

 

Promosi dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui perumusan berbagai kebijakan publik dan implementasinya di tingkat nasional dan regional. “Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ASEAN adalah mengadopsi ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disabilitas,” ujar Direktur Kerja Sama Sosial dan Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Riaz …

 

Ketua Umum PPDI mengatakan angka penyandang disabilitas dari tahun ke tahun bertambah. Survei Penduduk Antar Sensus atau Supas BPS pada 2015 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Data tersebut jauh lebih menggambarkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dibandingkan survei tiga tahun sebelumnya, yakni pada 2012 yang …

DISKOMINFO INDRAMAYU – Perhatian serius kepada para penyandang disabilitas, tak perlu menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat melainkan daerah siap mengambil peran penting tersebut dengan menganggarkannya. Hal itu disampaikan Plh Bupati Indramayu yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo saat menghadiri rapat kerja daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) …

Gufroni Sakaril Dialog Public Asean Enabling Master Plan 2025

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril mengatakan program Advokasi Pemungkinan Rencana Induk ASEAN sampai 2025 atau disebut ASEAN Enabling Masterplan 2025, bertujuan untuk berkontribusi bagi upaya Indonesia mewujudkan komunitas ASEAN yang inklusif terhadap disabilitas.  Seperti diketahui, penyandang disabilitas adalah warga …

Ketum PPDI memberikan arahan kepada peserta lokakarya Analisa Hukum atas Identitas Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan 16 Mei 2016 di Hotel Balairung Jakarta. Kegiatan yang dikuti 22 pesert ini mampu menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan diajukan kepada pihak-pihak terkait. Acara ini diikuti perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan kementerian / lembaga. Banyak informasi yang digali dalam …

Capacity Building DPP PPDI Maret 2019

DPP PPDI bekerjasama dengan IFES menyelenggarakan Capacity Building untuk menidaklanjuti hasil Workshop Asean Enabling Master Plan on CRPD 2025. Kegiatan ini diadakan Sabtu 30 Maret 2019 bertempat di Gedung DNIKS. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Umum PPDI Gufroni Sakaril, Ketua 1 Mahmud Fasa, Sekretaris Umum Syamsuddin Syar dan jajaran pengus pusat laiinya. Capacity building ini …

KARAWANG – Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakari meminta penyelenggara Pemilihan Umum 2019 memperhatikan fasiitas atau akses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi kalangan disibalitas untuk menggunakan hak pilihnya.

“Dari sosialisasi yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) memang disediakan akses untuk disabilitas, tapi dalam pelaksanaannya nanti perlu dicek dan dimonitor,” katanya disela Deklarasi Pemilu …

Ketum PPDI Gufroni Sakaril

Seluruh TPS harus menyediakan akses kalangan disabilitas untuk menggunakan hak pilih.
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Penyelenggara Pemilihan Umum 2019 diminta memperhatikan fasiitas atau akses bagi kalangan disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman.

“Dari sosialisasi yang dilakukan KPU …

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang …

Back to top