DPP PPDI

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk tahun 2013 mengalokasikan kegiatan baru dalam bentuk melakukan pendataan melalui survey kompetensi seluruh penyandang disabilitas produktif...

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang untuk tahun 2013 mengalokasikan kegiatan baru dalam bentuk melakukan pendataan melalui survey kompetensi seluruh penyandang disabilitas produktif di 11 Kecamatan Kota Padang.

Kegiatan ini melibatkan anggota dan pengurus DPC PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Padang dengan dibantu oleh TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) sebagai tenaga surveyor untuk 11 Kecamatan Kota Padang.

Kegiatan Pendataan sudah mulai dilakukan awal April ini dengan Jhoni Aulia Ketua PPDI Sumbar sebagai koordinator surveyor.

Antoni Tsaputra, S.S, MA Sekretaris PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kota Padang dan juga staf Sosnaker Kota Padang mengatakan, “Salah satu penyebab belum optimalnya penerapan kuota 1 persen adalah belum tersedianya database yang akurat untuk kompetensi atau keterampilan dan keahlian penyandang disabilitas.

Ketersediaan data yang akurat dan komprehensif merupakan prasyarat penting penyusunan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan disabilitas termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan.”

Antoni menambahkan Data Survey kompetensi penyandang cacat/disabilitas selama ini belum pernah dilakukan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan database kompetensi penyandang disabilitas di 11 kecamatan Kota Padang yang jumlahnya cukup besar yaitu 8.844 jiwa (Badan Pusat Statistik Propinsi Sumbar, tahun 2010).

Ini terkait dengan perubahan paradigma penanganan isu disabilitas dari charity based (berdasarkan belas kasihan) ke rights based (pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) yang menuntut adanya terobosan-terobosan yang mengarah ke pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas.

Salah satu hak hidup yang harus dinikmati oleh penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan.

Perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat diakui dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yaitu dalam penjelasan pasal 5 dan secara tegas dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang cacat. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 menyatakan:

“Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja pada perusahaanya.”

Dengan adanya database yang lengkap mengenai potensi dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Padang, diharapkan pelaku usaha, perusahaan dan instansi pemerintah / swasta akan mempunyai pemahaman dan kesadaran yang kuat untuk melihat penyandang disabilitas sebagai sumber daya manusia yang punya potensi dan kemampuan sama dengan tenaga kerja lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas produktif di 11 Kecamatan Kota Padang yang belum memiliki pekerjaan siap disalurkan ke perusahaan – perusahaan pemberi kerja setelah diberikan training penguatan skill sesuai kompetensi masing-masing.

Disamping itu dengan adanya database kompetensi penyandang disabilitas by name by address, para penyandang disabilitas akan mudah disalurkan ke bursa tenaga kerja dan membantu pemberi kerja melakukan pengrekrutan sesuai keahlian dan keterampilan yang dimiliki serta formasi yang tersedia.

Hasil survey juga akan memberikan data yang lebih akurat untuk jumlah penyandang disabilitas dewasa di Kota Padang.

Dari database akan diperoleh data untuk jumlah penyandang disabilitas yang produktif dan siap bekerja beserta kategori kecacatannya, jumlah penyandang disabilitas produktif tapi belum siap bekerja karena tidak memiliki keahlian/keterampilan atau keahlian yang dimiliki belum memadai untuk bekerja, dan jumlah penyandang disabilitas non-produktif karena memiliki disabilitas berat atau faktor usia yang tidak memungkinkan untuk bekerja.

Ini sangat penting sebagai perwujudan implementasi pasal 27 Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diratifikasi RI dengan UU No.19 Tahun 2011.

Salah satu kewajiban Negara dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 tersebut adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi tersebut, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. (Admin)

Sumber: PPDI Kota Padang.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *