– Diskusi Terbatas Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja

Simbol kursi roda
symbol tunanetra
symbol tuna rungu
symbol disabilitsa intelektual

Gufroni Sakaril ketum PPDI

Drs. Gufroni Sakaril, MM

Ketua Umum PPDI

PROFIL SINGKAT

 

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

MITRA PPDI


Logo Kementerian Sosial



Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tangkapan layar diskusi melalui zoom

Perkumpulan Penyandanf Disabilitas Indonesia (PPDI) menyelenggarakan Diskusi Terbatas Penghapusan Stigma dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja untuk mendorong terlaksananya ASEAN Ennabling Masterplan Rabu, 10/02/2021. Kegiatan ini diikuti oleh organisasi penyandang disabilitas nasional, organisasi masyarakat sipil dan perwakilan NHRI.

Dalam diskusi terungkap kuatnya dorongan dari penyandang disabilitas dan pemerhati disabilitas agar  instansi pemerintah, swasta, fasilitas publik  dapat diakses dan mengutamakan pendekatan dialog yang terbuka untuk membangun budaya kerja yang inklusif.

Selain itu pentingnya menerapkan pendekatan interseksionalitas dan melakukan afirmasi agar tidak terjadi tindak diskriminasi kepada pekerja disabilitas berdasarkan identitas tertentu yang melekat pada individu.

Pentingnya mekanisme pengaduan dalam Unit Layanan Disabilitas (ULD) agar langsung dapat disampaikan dan di proses melalui sistem rujukan oleh pihak-pihak yang berwenang.

Peserta juga mendorong penegakan hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan quota pekerjaan bagi penyandang disabilitas oleh instansi pemerintah (2%) dan swasta (1%) yang diamanatkan dalam UU tersebut.

#ASEANEnablingMasterplan #disabilityinclusion

Leave Comment

PPDI MEMILIKI

0
DPD
0
DPC
0
PPK
0
OPD
Back to top