DPP PPDI

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Laporan  The 6th AMCDRR  di Bangkok 21-27 Juni 2014 Laporan  The 6th AMCDRR  di Bangkok 21-27 Juni 2014
Latar Belakang AMCDRR atau Asian Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction merupakan konferensi dua tahunan  antar Negara-negara Asia serta stakeholder dari berbagai Negara di... Laporan  The 6th AMCDRR  di Bangkok 21-27 Juni 2014

Latar Belakang

AMCDRR atau Asian Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction merupakan konferensi dua tahunan  antar Negara-negara Asia serta stakeholder dari berbagai Negara di luar Asia untuk membahas  cara-cara Penanggulangan Resiko Bencana (PRB) atau dalam bahasa inggrisnya adalah DRR (Disaster Risk Reduction).  Dalam AMCDRR kembali dikuatkan komitmen Negara2 dan stakeholder untuk implementasi DRR.

AMCDRR digagas setelah bencana tsunami yang menelan ribuan korban jiwa oleh  UNISDR ( United Nation Office for Disaster Risk Reduction)  dan melihat banyaknya korban  di negara-negara yang rentan bencana alam.  AMCDR  di Bangkok, Thailand ini merupakan konferensi ke 6 setelah sebelumnya pernah berlangsung di :

  1. Beijing, China 2005
  2. New Delhi, India 2007
  3. Kuala Lumpur, Malaysia 2008
  4. Incheon, Korea 2010
  5. Yogyakarta, Indonesia 2012

Konferensi tersebut merupakan ajang bagi negara2, organisasi mau pun praktisi independed untuk membahas cara ke depan dalam penanggulangan resiko bencana di wilayah masing2. Dalam AMCDRR ke enam, ini merupakan juga pertemuan antar pemerintahan di Asia sebelum menuntaskan Hyogo Framework of Action 2 (HFA2)  tahun 2005-20015 pada bulan January 2015 serta  3rd World Conference on DRR pada bulan Maret 2015.

Tujuan konferensi keenam AMCDRR di Bangkok adalah untuk mendapatkan hasil yang terdiri dari :

  1. Deklarasi politik
  2. Input Asia Pasifik untuk HFA2
  3. Menghasilkan komitmen dari kelompok stakeholder yang akan masuk dalam annex di deklarasi utama.

Peran DPO dalam AMCDRR

Dalam setiap peristiwa bencana alam, penyandang disabilitas (PD)   merupakan kelompok rentan dengan statistic 3x kali lebih banyak menjadi korban dalam peristiwa bencana baik itu, banjir, kebakaran, longsor dan tsunami. Hal ini dapat disebabkan oleh karena tidak adanya aksesibiltas bagi PD di tempat tinggalnya, jalur evakuasi yang sulit,  tidak tersedianya informasi yang memadai bagi PD atau ketidakmampuan PD untuk mengakses informasi juga kurang pahamnya pendamping/keluarga tentang kebutuhan PD tersebut .  Dalam HFA1 peran kelompok disabilitas tidak menjadi sorotan utama dan hanya menyebut perlunya  meningkatkan peran wanita dan anak dalam ketahanan masyarakat untuk peranggungalan resiko bencana  (PRB). Disabilitas masih dianggap sebagai kelompok lemah yang hanya perlu mendapatkan bantuan.

Keterlibatan PPDI dalam DRR ini berawal ketika saya menghadiri workshop tentang DRR di Sari Pan Pasicif pada bulan Febuari 2014 yang diselenggarakan oleh  ASB (Arbeiter Samariter Bund) sebuah NGO asal Jerman yang berkantor di Yogyakarta.  Undangan tersebut dialamatkan ke PPDI  oleh  BNPB (Badan Negara Penanggulangan Bencana) namun yang hadir hanya saya dan Pak Harpalis.

 

ASB yang juga tergabung dalam jaringan Disability Inclusive DRR Network  kemudian mengontak saya untuk menjadi delegasi RI mewakili PPDI pusat.  Bersama saya, berangkat pula wakil dari HWDI Ibu Welin, Bp. Dodo dari PPDI Ciamis, Kelompok DPO dari Bantul, Sleman  (salah satunya menjadi paraplegi akibat gempa di Yogya beberapa waktu lalu)  dsb. Semua berjumlah 6 orang.

 

Di AMCDRR  kami bertemu dengan DPO dari Pakistan, Bangladesh, Belgia , Phlipina, Vietnam, Nepal   yang telah mengimplementasikan program DRR dalam aktifitas mereka.  Pelibatan penyandang disabilitas dalam Penanggulanan Resiko Bencana (PRB)  merupakan bagian penting untuk memasukkan peran DPO dalam HFA2 untuk menggeser paradigma bawa PD disabilitas bukan lagi kelompok lemah dan harus dilibatkan secara aktif dalam PRB baik dalam perencanaan mau pun implementasi program PRB . Pelibatan PD akan menjadi bagian dari program ketahanan masyarakat dalam menghadai bencana.  PD dapat terlibat aktif dalam sosialisasi dan pelatihan untuk cara2 penanggulangan resiko bencana. Semisal, memberi sosialisasi tentang aksesibiltas di rumah, cara melindungi diri bagi pengguna kursi roda, bagaimana tunarungu atau pun tunanetra mendapatkan informasi  dan bagaimana keluarga/ masyarakat/ pendamping dapat membantu mereka saat bencana terjadi.  Pelibatan atau inklusi disabilitas dalam PRB atau DRR menjadi point penting dalam rekomendasi untuk HFA2.  Rekomendasi dari DPO Indonesia dibacakan oleh saya, mewakili PPDI pusat.

Delegasi DPO dari Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan Ketua BNPB serta Kedubes RI di Bangkok.  Saya, mewakili PPDI pusat menyatakan akan siap membantu untuk draft PERKA BNPB untuk dapat memasukkan peran Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan resiko bencana.

Saya juga menyatakan bahwa walau PPDI pusat belum memiliki kegiatan untuk DRR namun sebagai organisasi cross disabilitas, informasi tentang DRR dapat kami sebarkan baik di dalam PPDI sendiri yang ada di berbagai daerah mau pun organisasi DPO lain di bahwa PPDI.

AMCDRR berlangsung selama 5 hari dan setiap hari terbagi dalam berbagai sesi konferensi yang dapat dihadiri sesuai  dengan minat organiasi masing2. Berhubung saya kini menjalankan project Liliane Fonds, saya tertarik menghadiri sesi konferensi pelibatan anak-anak dalam DRR. Ternyata, tidak satu pun pernyataan panel yang menyoroti tentang pentingnya melibatkan anak-anak dengan disabilitas dalam program mereka. Sehingga, kembali saya tekankan bahwa anak-anak disabilitas juga harus dilibatkan untuk progam DRR.  Mereka harus mendapatkan pengetahuan bagaimana melindungi diri saat bencana, sekolah harus memberi jalur evakuasi yang akses bagi anak-anak disabilitas yang menggunakan kursi roda. Anak-anak disabilitas harus mendapatkan informasi yang sama seperti anak-anak non disabilitas mengenai resiko bencana dan cara menghadapi/melindungi diri. Peningkatan kesadaran masyarakat/ teman sekolah/ guru /orang tua tentang disabilitas anak dan kebutuhannya akan jadi bagian dari ketahanan masyarakat dalam penanggulanan resiko bencana.

Dengan kehadiran saya mewakili PPDI pusat di tiap sesi konferensi, nama PPDI kini semakin dikenal terlabih sebagai payung organisasi disabilitas Indonesia.  Ke depan, saya berharap PPDI dapat :

  1. Terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan bekerja sama dengan BNPN untuk inklusif disabilitas dalam penanggulana resiko bencana
  2. Melakukan kegiatan aktif untuk penyuluhan dan pelibatan rekan2 DPO  untuk meningkatkan kesadaran tentang penanggulangan resiko bencana bagi disabilitas. Karena menurut saya,  saat penyandang disabilitas dilibatkan, di situlah awal dari ketangguhan masyarakat.

 

Demikian laporan kunjungan saya di Bangkok.  Rekomendasi DPO Indonesia akan menyusul karena masih diterjemahkan ke bahasa  dan saya lampirkan deklarasi Bangkok.  Perlu saya sampaikan bahwa pada akhir penutupan AMCDRR 8 dari 10 stakeholder (pemerintahan, sektor swasta, NGO anak, NGO wanita, IFRC, media  dsb)   telah memasukkan peran disabilitas dalam komitmen program aksi mereka.

 

Terima kasih,

 

Yustitia Arief

Sekretaris  PPDI

Lampiran: Bangkok Declaration

 

 

 

 

 

 

 

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *