DPP PPDI

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Lokakarya Nasional dalam Rangka Kunjungan Informal UN Special Rapporteur Lokakarya Nasional dalam Rangka Kunjungan Informal UN Special Rapporteur
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bekerjasama dengan Konsorsium Nasional Difabel (Konas Difabel) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 11 dan... Lokakarya Nasional dalam Rangka Kunjungan Informal UN Special Rapporteur

Muhammad Anshor Berbicara dalam sebuah Sesi dalam LokNasPersatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bekerjasama dengan Konsorsium Nasional Difabel (Konas Difabel) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang diselenggarakan selama dua hari, pada tanggal 11 dan 12 juni 2013, bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta. Lokakarya ini juga bersamaan dengan kunjungan informal Pelapor Khusus untuk Penyandang Disabilitas pada Komisi Pengembangan Sosial (UN Special Rapporteur on Disability from the Commission on Social Development), Shuaib Chalklen. Hadir dalam lokakarya ini adalah peserta dari organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional, daerah, perwakilan pemerintah dan stakeholders lainnya.  Lokakarya ini bertujuan untuk membuat rencana aksi untuk advokasi dan pemantauan penerapan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities/UN-CRPD), mendorong peratifikasian optional protocol  UNCRPD, serta membahas strategi dalam kegiatan advokasi dan pemantauan CRPD yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas.

Lokakarya Nasional juga dimaksudkan untuk memahami lebih jauh tentang penerapan CRPD serta mendorong agar isu disabilitas menjadi isu prioritas pemerintah dalam menyusun setiap kebijakan program dan juga regulasi. Selain itu organisasi penyandang disabilitas yang hadir bisa belajar banyak dari Shuaib Chalklen, yang berbagi informasi serta pengalamannya seputar implementasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Mr. Shuaib Chalklen yang berasal dari Afrika Selatan adalah Pelapor Khusus untuk Penyandang disabilitas pada Komisi Pengembangan Sosial. Ia merupakan seorang pemimpin terkemuka yang telah membuat kontribusi yang cukup luas untuk kemajuan penyandang disabilitas baik regional maupun global. Pengalaman dan keahlian yang ia bawa sangat berharga bagi para peserta lokakarya.

Pada hari pertama dilakukan upaya untuk menggali kegiatan apa saja yang sudah dilakukan (implementasi dan monitoring) oleh DPO baik di daerah maupun di Jakarta, serta apa saja tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang sudah dicapai.

Dari presentasi beberapa kelompok ditemukan beberapa kegiatan yang telah mereka lakukan. PPDI cabang Padang secara rutin mengadvokasi pemerintah daerah Sumbar  sekaligus melakukan penataran mengenai undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarunggu (Gerkatin) cabang Solo secara rutin menggelar pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia di sela-sela acara gelaran Car Free Day yang diadakan di kota Solo setiap dua minggu sekali.  Gerkatin Solo juga aktif dalam mengadvokasi lahirnya Perda tentang perlindungan hak penyandang disabilitas serta mendorong dinas tenaga kerja untuk merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.

Organisasi penyandang disabilitas di Indonesia juga telah berhasil mencapai sejumlah hal. Misalnya, PPDI Aceh sudah dilibatkan oleh pemerintah daerah Aceh dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sejumlah daerah juga sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas.  Pemerintah Daerah Jateng sudah mengalokasikan dana untuk penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Solo meningkatkan perekrutan tenaga kerja disabilitas. Terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  menyalurkan beasiswa bagi anak disabilitas dan anak dari orantua yang disabilitas.

Selain keberhasilan yang diungkapkan, DPO yang hadir juga banyak sekali menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, yang paling menonjol adalah mengenai paradigma pemerintah yang belum berpersfektif HAM, belum adanya alokasi anggaran, pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih buruk.

Pada hari kedua Lokakarya hadir dari  kementerian-kementerian, di antaranya Direktur Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ODK) kementerian Sosial, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan dan Kementerian Luar Negeri. Mereka diundang untuk menjelaskan apa saja yang telah pemerintah lakukan dalam implementasi hak penyandang disabilitas.

Direktur ODK kemsos Nahar, SH mengatakan bahwa Kemsos meneruskan perjuangan Komnas HAM dimana UU No. 4 1997 agar dapat disesuaikan dengan ratifikasi UU No. 19 2011. “Kemsos sudah memulai apa yang ideal untuk dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Upaya ini dijawab dengan beberapa upaya di daerah yang sudah menyusun Raperda dan punya rencana aksi daerah. Di tingkat pusat juga sudah ada tim koordinasi, begitu juga di daerah dan supaya dapat lebih aktif dalam menjalankan program disabilitas. Selama ini kami merasa program berjalan di tempat karena sedikit peluang dalam meningkatkan kapasitas dalam hal ini” tegasnya.

Sedangkan Muhammad Anshor selaku Direktur HAM Kementerian Luar Negeri hanya menyampaikan bahwa Kemlu belum mempunya rencana aksi dalam hal implementasi hak penyandang disabilitas. “Dalam hal rencana aksi, dulu kita punya tapi sekarang perlu kita tingkatkan, apakah dari rencana aksi yang sudah ada sudah menjawab implementasi CRPD dan ada consensus bahwa belum cukup maka artinya perlu ada perbaikan untuk rencana aksi tersebut. Gagasan selanjutnya adalah meningkatkan formatnya dalam Perpres”.

Lokakarya Nasional yang berlangsung selama dua hari ini menghasilkan beberapa kesepakatan bersama. Salah satunya adalah mendorong pemerintah untuk memprioritaskan proses penyusunan undang-undang baru pengganti undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Peserta lokakarya juga mendorong untuk dikeluarkannya keputusan presiden mengenai rencana aksi nasional disabilitas yang komprehensif, dengan menjadikan disabilitas sebagai tanggungjawab lintas sector baik di tingkat kementerian, lembaga peradilan dan hukum serta hak asasi manusia, serta lembaga privat yang merupakan mitra pemerintah..

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *