– Negara Harus Hadir Jika Disabilitas Terjangkit COVID-19 Sebut PPDI

Simbol kursi roda
symbol tunanetra
symbol tuna rungu
symbol disabilitsa intelektual

Gufroni Sakaril ketum PPDI

Drs. Gufroni Sakaril, MM

Ketua Umum PPDI

PROFIL SINGKAT

 

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merupakan organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987.

Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, sedangkan bagi pemerintah PPDI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas.

PPDI memiliki jaringan kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi CRPD hingga diterbitkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

MITRA PPDI


Logo Kementerian Sosial



Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua Umum PPDI Gufroni Sakaril
Ketua Umum PPDI Gufroni Sakaril
Arabic AR English EN Indonesian ID Japanese JA Korean KO

Jakarta | EGINDO.co  – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyatakan negara harus hadir bagi para penyandang disabilitas jika ada di antara mereka terjangkit COVID-19, sebab mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya.

“Satu saja penyandang disabilitas terkena COVID-19, negara harus hadir,” kata Ketua Umum PPDI Gufroni Sakaril saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan terkait adanya sejumlah anak penyandang disabilitas ganda dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Ganda Rawinala yang positif COVID-19, kemudian ditolak oleh RS Darurat Wisma atlet beberapa waktu lalu.

Ia menyayangkan kejadian tersebut, sebab walau bagaimana pun, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan sebagaimana diperoleh warga nondisabilitas.

Menurutnya, alasan penolakan tersebut bukan karena kekurangan fasilitas termasuk ruangan melainkan tidak ada pendamping untuk melakukan isolasi mandiri.

Padahal, sebenarnya hal itu sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi siapapun yang terjangkit COVID-19, termasuk para disabilitas.

“PR-nya adalah bagaimana menyediakan pendamping supaya ada pendampingan, sebab penyandang disabilitas termasuk tuna netra butuh pendamping dan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai,” katanya.

Ia mengatakan jika penyandang disabilitas positif COVID-19 tersebut hanya ditangani di sekolah, tentu fasilitasnya tidak memadai. Apalagi jika tidak ditangani oleh tenaga medis dan tanpa dilengkapi APD.

Sebab, kata dia, ditakutkan nantinya malah menularkan pada orang lain. Namun, jika memang terpaksa ditangani di lokasi lain yang bukan rumah sakit, ia meminta sebaiknya tetap ditangani dan didampingi oleh tenaga medis, baik perawat ataupun dokter.

“Idealnya dirawat di rumah sakit, sebab mereka terjangkit COVID-19 disertai gejala termasuk demam, takutnya nanti sesak napas, kan butuh ventilator. Namun, jika terpaksa di tempat lain, disediakan pendamping dan APD yang memastikan penyandang disabilitas itu dapat penanganan baik sesuai standar penanganan COVID-19,” katanya. @Ant/Sn

Leave Comment

PPDI MEMILIKI

0
DPD
0
DPC
0
PPK
0
OPD

Post Terbaru

Back to top