DPP PPDI

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Ombudsman akan Selidiki Kasus Difabel yang Ditolak Terbang oleh Etihad Ombudsman akan Selidiki Kasus Difabel yang Ditolak Terbang oleh Etihad
Detik.com, Jakarta – Ombudsman menerima pengaduan dari Dwi Ariyani (36), penyandang disabilitas yang diturunkan dari pesawat Etihad saat hendak terbang ke Jenewa. Ombudsman akan... Ombudsman akan Selidiki Kasus Difabel yang Ditolak Terbang oleh Etihad

Detik.com, Jakarta – Ombudsman menerima pengaduan dari Dwi Ariyani (36), penyandang disabilitas yang diturunkan dari pesawat Etihad saat hendak terbang ke Jenewa. Ombudsman akan memanggil Kemenhub dan para pihak terkait.

“Khususnya terkait penerbangan, kami akan tindaklanjuti. Kami akan memanggil terlapor dan para pihak terkait atau yang mungkin terkait,” kata anggota Ombudsman Alvin Lie di gedung Ombudsman, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2016).

Selain Kemenhub, Ombudsman akan memanggil manajemen Angkasa Pura (AP) I dan AP II, ground service AP, asosiasi maskapai di Indonesia, serta asosiasi kru kabin dan pilot. Mereka akan dimintai keterangan terkait pemenuhan hak bagi penumpang disabilitas. Tak hanya terkait kasus Dwi vs Etihad, Ombudsman juga akan mendalami hak-hak penyandang disabilitas yang masih belum dipenuhi khususnya terkait transportasi udara.

“Prosesnya tentu akan memakan waktu. Tapi kami beri komitmen, apa yang disampaikan bapak ibu sekalian tidak hanya sebatas di ruangan ini saja. Kami akan tindaklanjuti,” katanya.

Alvin mengatakan, peraturan mengenai pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah memadai. Hanya saja saat ini implementasinya di lapangan masih lemah.

“Masih ada pemahaman kurang merata dari publik terhadap penyandang disabilitas. Ini perlu training,” kata Alvin.

Alvin juga berencana menggagas Pakta Integritas yang berisi komitmen terhadap para penyandang disabilitas. Pakta ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memberikan perlakuan diskriminatif kepada para difabel.

Sebaliknya, para disabilitas diberikan hak-hak yang sama dengan warga lainnya. Pemerintah juga diharapkan memberikan fasilitas yang memadai bagi para difabel dalam pelayanan publik.

“Alangkah baiknya kalau pakta integritas tidak hanya korupsi tapi juga komitmen terhadap penyandang disabilitas,” kata Alvin yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para difabel yang hadir.
(kff/dra)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *