DPP PPDI

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia

Tiongkok Masih Diskriminasi terhadap Disabilitas Tiongkok Masih Diskriminasi terhadap Disabilitas
TEMPO.CO, Jakarta – Diskriminasi terhadap penyandang cacat atau disabilitas tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain, seperti Tiongkok, praktek ini juga berlangsung. Adalah Chen... Tiongkok Masih Diskriminasi terhadap Disabilitas

TEMPO.COJakarta – Diskriminasi terhadap penyandang cacat atau disabilitas tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain, seperti Tiongkok, praktek ini juga berlangsung. Adalah Chen Yufei—bukan nama sebenarnya—yang mengalami perlakuan tersebut. Bocah berusia 9 tahun ini dilarang masuk sekolah karena mengalami cacat intelektual dan gangguan hiper-aktif. 

Pejabat sekolah di sekitar tempat tinggalnya menolak Yufei untuk bersekolah dengan alasan “dapat mempengaruhi anak-anak yang lain”. Ibunya tidak sependapat dengan argumen pejabat sekolah tersebut. “Bukankah setiap orang berhak atas pendidikan sembilan tahun wajib belajar,” katanya seperti dilansir dari South China Morning Post, 17 September 2013.



Saat ini, jutaan anak-anak di Tiongkok tidak bisa sekolah, termasuk anak-anak yang menderita cacat. Merujuk data statistik yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok, Maya Wang dari Human Right Watch, menunjukkan lebih dari seperempat dari 83 juta anak disabilitas di Tiongkok tidak mendapatkan pendidikan dasar sama sekali. 

Wang menyebutkan, sebanyak 83 juta penyandang cacat dan lebih dari 40 persen warga yang buta huruf tidak bisa mengakses pendidikan yang disediakan pemerintah. “Meskipun hal itu merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam hukum Tiongkok,” kata Wang. 

Wang mengatakan, undang-undang Tiongkok menjamin hak atas pendidikan bagi setiap anak di atas usia 6 tahun. Hal tersebut juga tertuang dalam Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi pemerintah, yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan pendidikan inklusif bagi siswa seperti Yufei. Di sekolah inklusif inilah, menurut Wang, semua siswa baik yang cacat ataupun tidak belajar di kelas yang sama di lingkungan komunitas mereka. “Kebutuhan belajar mereka yang beragam ditampung di sini.” 

Selain tidak mendapatkan pendidikan dasar, penderitaan anak-anak disabilitas di Tiongkok juga semakin bertambah ketika mereka hendak mencoba melanjutkan pendidikan tinggi. Pemerintah Tiongkok mengharuskan semua calon mahasiswa untuk menjalani tes medis sebagai syarat pendaftaran. 

Pedoman resmi memungkinkan perguruan tinggi untuk menolak masuk calon mahasiswa yang secara fisik atau psikologis “cacat” sesuai hasil tes medis, bahkan jika kecacatan tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan subjek kuliah yang dipilih. Misalnya, orang dengan gangguan pendengaran disarankan untuk tidak belajar lebih dari selusin mata kuliah, termasuk hukum dan bahasa asing.

“Pemerintah Cina sebenarnya telah mulai mengenali beberapa masalah ini dan merespon dengan mengubah peraturan tentang pendidikan penyandang cacat,” ujarnya. “Tetapi hasil revisi yang mereka buat tidak menghapus hambatan utama pendidikan utama bagi anak-anak. Pemerintah juga tidak memiliki rencana yang konsisten untuk bergerak menuju sistem pendidikan yang sepenuhnya inklusif, dan bukannya memperkuat dua sistem paralel pendidikan di mana banyak keluarga dari anak-anak cacat semakin tidak memiliki pilihan yang berarti.”

ARIS DARMAWAN

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *