ndonesia saat ini sedang dikepung oleh dua alarm peringatan yang berbunyi nyaring. Di satu sisi, dunia internasional melalui PBB memperingatkan datangnya fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncak intensitasnya pada kuartal ketiga tahun 2026. Di sisi lain, tanah air dikejutkan dengan naiknya status Gunung Anak Krakatau ke Level III (Siaga) per 2 Juli 2026.

Kedua peristiwa ini bukan sekadar statistik klimatologi atau geologi. Ini adalah ujian nyata bagi ketangguhan sistem mitigasi kita. Namun, di balik urgensi tanggap darurat, ada satu pertanyaan fundamental yang sering terlupakan: Apakah sistem peringatan dan evakuasi kita sudah menyentuh mereka yang paling rentan?

El Nino dan Kerentanan yang "Senyap"

Peringatan El Nino bukan hanya soal gagal panen atau potensi kebakaran hutan. Bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marjinal, perubahan pola cuaca ekstrem ini adalah ancaman langsung terhadap kemandirian mereka.

Saat suhu ekstrem terjadi atau akses air bersih terganggu karena kekeringan, kelompok-kelompok inilah yang paling sulit mendapatkan akses bantuan jika sistem distribusinya masih bersifat generalis. Mitigasi inklusif dalam menghadapi El Nino berarti memastikan bahwa buffer stock air bersih dan bantuan pangan didistribusikan langsung ke rumah-rumah warga dengan mobilitas terbatas, bukan hanya menunggu mereka datang ke titik pengungsian yang mungkin tidak aksesibel bagi mereka.

Anak Krakatau dan Ujian Evakuasi Inklusif

Naiknya status Anak Krakatau menjadi Siaga (Level III) menuntut kesigapan evakuasi yang cepat. Namun, efektivitas evakuasi tidak diukur dari seberapa cepat penduduk bisa keluar dari radius bahaya, melainkan seberapa inklusif proses tersebut dilakukan.

Sering kali, instruksi evakuasi hanya mengandalkan sirine suara atau pengumuman lisan. Bagaimana dengan saudara kita yang Tuli atau Rungu? Bagaimana dengan penyintas dengan disabilitas netra yang membutuhkan orientasi mobilitas saat suasana panik?

Jika SOP evakuasi kita masih mengasumsikan bahwa "setiap orang mampu berlari kencang saat mendengar instruksi suara," maka kita sebenarnya sedang meninggalkan mereka di zona bahaya. Inklusivitas dalam evakuasi vulkanik berarti:

1. Sistem Peringatan Multi-Modal: Menggunakan notifikasi visual (lampu kilat/teks) dan pesan berbasis getaran bagi mereka yang tidak bisa mendengar sirine.
2. Pendataan Geotagging: Tim SAR harus sudah memegang peta yang menunjukkan posisi penyandang disabilitas dan lansia di zona rawan erupsi, agar evakuasi mereka diprioritaskan sejak detik pertama status dinaikkan.

Menggugat Mitigasi: Inklusivitas adalah Standar, Bukan Opsi

Peringatan dari PBB dan kenaikan status gunung api kita adalah pengingat keras bahwa bencana tidak pernah memilih waktu dan tempat. Ketangguhan sebuah bangsa bukan diukur dari seberapa canggih teknologi deteksinya, tetapi dari seberapa besar keberpihakannya pada kelompok yang paling rentan.

Kepada pemerintah, BNPB, BPBD, dan seluruh elemen relawan:

1. Validasi Data: Pastikan data penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana (seperti pesisir Selat Sunda) adalah data "hidup" yang selalu diperbarui.
2. Pelatihan Relawan: Pastikan setiap relawan memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi penyintas disabilitas, termasuk bahasa isyarat dasar atau teknik asistensi mobilitas.
3. Penyediaan Fasilitas: Pastikan titik kumpul atau tempat evakuasi sementara memiliki akses sanitasi yang ramah bagi penyandang disabilitas fisik.

Kita tidak bisa menghentikan aktivitas lempeng tektonik atau fenomena iklim, namun kita bisa mengendalikan sistem perlindungan kita. Mari kita pastikan bahwa ketika alarm berbunyi, tidak ada satu pun warga negara yang "tertinggal" karena kita gagal membangun sistem yang inklusif sejak hari ini.

Saatnya bertindak sebelum bencana mengetuk pintu kita lebih keras.