JAKARTA – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) terus memperluas peran strategisnya di kancah internasional. Terbaru, PPDI terlibat aktif dalam diskusi kelompok kerja ASEAN Disability Forum (ADF) 2026 bertajuk “Building the Program Activity 2026 & AEMP Post-2025” yang berlangsung di Jakarta pada 14 Mei 2026.

Diskusi yang menjadi bagian dari pilar ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ini bertujuan untuk merumuskan langkah nyata pasca-implementasi ASEAN Enabling Masterplan (AEMP) 2025. Dalam forum tersebut, PPDI berkolaborasi dengan perwakilan organisasi disabilitas dari Myanmar, Malaysia, dan Indonesia untuk merancang advokasi yang lebih tajam bagi pemenuhan hak disabilitas di tingkat regional.

Transformasi dari Konsultasi ke Co-Creation

Dalam diskusi Kelompok 3 yang berfokus pada pilar sosial-budaya, PPDI menekankan urgensi pergeseran paradigma keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam mekanisme ASEAN. PPDI mengusulkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat partisipasi anggota, di antaranya:

1. Model Kerja Sama Co-Creation: PPDI mendorong agar keterlibatan OPD tidak sekadar bersifat konsultasi prosedural, melainkan kolaborasi sejak tahap desain kebijakan hingga pemantauan dan evaluasi.
2. Pendanaan Formal yang Stabil: Mengusulkan transisi mekanisme partisipasi dari bersifat ad-hoc menjadi formal, guna memastikan setiap perwakilan anggota dapat terlibat tanpa terkendala kapasitas finansial.
3. Pembentukan Pokja Spesialis: Menyarankan pembentukan kelompok kerja khusus, seperti Pokja Lobby dan Humas (PR), untuk mendukung diplomasi tingkat tinggi dan komunikasi strategis organisasi.
4. Akses Data dan Informasi: Menekankan pentingnya akses resmi bagi anggota nasional terhadap data valid untuk melakukan pemantauan independen terhadap komitmen regional di tingkat negara masing-masing.

Peluang PPDI dalam Jaringan Global

Keikutsertaan dalam forum yang didukung oleh International Disability Alliance (IDA) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia ini menjadi momentum penting bagi PPDI. Menurut catatan PPDI, keterlibatan ini membuka ruang bagi organisasi untuk berbagi pengalaman mengenai isu aksesibilitas digital dan infrastruktur inklusif yang sedang berkembang di Indonesia ke level regional.

"Partisipasi ini adalah langkah nyata PPDI untuk memperkuat sinergi antara visi regional ASEAN dengan implementasi pemenuhan hak disabilitas di tingkat nasional," tulis PPDI dalam laporan ringkasnya.

Melalui inisiatif penguatan kapasitas dan program pertukaran pengetahuan, PPDI berharap perwakilan organisasi disabilitas di kawasan ASEAN memiliki keterampilan yang semakin mumpuni dalam memengaruhi kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing, demi mewujudkan kawasan ASEAN yang benar-benar inklusif dan ramah disabilitas.